Harga Kopra di Adonara Rp 2.000

LARANTUKA, PK–Masyarakat di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur (Flotim) mengeluh rendahnya harga kopra hanya Rp 2.000,00/kg. Harga ini dinilai tidak sebanding dengan harga beras Rp 6.000,00/kg. Kondisi ini mengakibatkan para petani di Pulau Adonara enggan mengolah kelapa menjadi kopra dan lebih memilih menjual buah kelapa atau membiarkan kelapa membusuk di kebun. Bahkan, ada yang menebang pohon kelapa lalu menjual batangnya untuk dijadikan bahan bangunan. Kepala Desa (Kades) Sagu, Kecamatan Adonara, Ridwan Bapa Kamba (46), ditemui di kediamannya di Pulau Sagu, Sabtu (14/3/2009) membenarkan hal itu. Ia mengatakan, kopra di Flotim tahun 1980-an bernilai jual tinggi sehingga dapat memakmurkan masyarakatnya. Bahkan dengan kopra, Pulau Adonara menjadi terkenal. Namun saat ini dengan jatuhnya harga kopra, kata Kamba, masyarakat enggan membuat kopra. Bahkan masyarakat lebih memilih menanam tanaman umur pendek untuk menukarkannya dengan beras ketimbang membuat kopra. “Sekarang harga kopra tidak lagi sebanding dengan harga beras. Harga kopra Rp 2 ribu/kg sedangkan beras Rp 6 ribu/kg. Kondisi ini membuat masyarakat memilih menanam tanaman umur pendek lalu membiarkan kelapa mereka membusuk di kebun atau memilih menjual batang kelapa untuk bahan bangunan,” kata cucu Raja Adonara ini. Mengenai mekanisme penjualan kopra di Desa Sagu, Kamba mengakui, penjualan langsung kepada pengusaha melalui pengumpul yang membelinya di kebun lalu menjualnya kepada pengusaha. “Kita tidak bisa menentukan harga karena sudah ditentukan pengumpul dan pengusaha,”kata Kamba. Ia menjelaskan, panen kelapa dan pengolahan kopra dilakukan masyarakat setiap tiga bulan sekali. Dan setiap tiga bulan puluhan ton kopra terjual. Namun hasilnya masyarakat tetap miskin karena harga kopra sangat rendah. “Walau hasil kelapa banyak tapi kalau sudah jadi kopra beratnya sangat sedikit. Karena rata-rata tiga sampai empat buah kelapa baru dapat satu kilogram kopra yang cuma dihargai Rp 2.000,00/kg. Harga ini tidak terhitung dengan biaya transportasi, biaya kerja dan biaya operasional lain. Karena itu, kopra tidak bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Padahal Desa Sagu paling terkenal dengan kopra-nya dan hampir setiap kebun ditanami kelapa,” kata Kamba. Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan dan Perkebungan Kabupaten Flotim, Tonce Matutina, S.H, dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat Pulau Adonara, tidak berada ditempat. “Bapak sedang ke Kupang,” kata staf di kantor itu, Rabu (18/3/2009). (*)

Sabtu, 07 Pebruari 2009 05:13

Pemprov NTT akan Bangun Pelabuhan Feri di Adonara

sumber: antaranews.com

Larantuka, GhaboNews – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana akan membangun sebuah pelabuhan feri di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, untuk memperlancar arus penumpang dan barang antarpulau di ujung timur Pulau Flores itu.

Kepala Dinas Perhubungan NTT, Harry Theofilus, mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan survei lokasi untuk rencana pembangunan pelabuhan feri tersebut.

Menurut dia, wilayah Deri di Kecamatan Ile Boleng di bagian selatan Pulau Adonara cukup representatif bagi pembangunan pelabuhan penyeberangan. “Kemungkinan tahun 2010 baru terealisasi, karena kami baru ajukan anggarannya ke departemen dalam tahun ini,” kata mantan Kadis Kimpraswil Kota Kupang itu.

Gubernur Lebu Raya menambahkan, pemerintah provinsi juga mempertimbangkan pengembangan pelabuhan laut Larantuka, serta pembangunan fasilitas jalan dari Tobilota menuju Sagu, di bagian utara Pulau Adonara.

Adonara Bakal Miliki Pelabuhan

Infrastruktur 07-02-2009

MedanBisnis – Larantuka
Pemprop Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana membangun pelabuhan feri di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur untuk memperlancar arus penumpang dan barang antarpulau di ujung timur Pulau Flores itu. Demikian dikemukakan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya di Larantuka, ibukota Kabupaten Flores Timur, Jumat (6/2), menjawab keluhan Bupati Flores Timur, Simon Hayon soal minimnya sarana perhubungan serta buruknya fasilitas jalan di Flores Timur yang dibangun dengan menggunakan APBD NTT.
Selama ini, lanjutnya, masyarakat di Pulau Adonara yang bepergian ke Kupang, misalnya, harus melalui pelabuhan penyeberang feri di Waibalun Larantuka atau melalui Lewoleba, ibukota Kabupaten Lembata di Pulau Lembata. “Kondisi yang dihadapi masyarakat Pulau Adonara ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena harus membayar ongkos tambahan pada bus laut dan angkot menuju pelabuhan pemberangkatan,” tuturnya.
Lebu Raya menambahkan, pemerintah propinsi juga mempertimbangkan pengembangan pelabuhan laut Larantuka serta pembangunan fasilitas jalan dari Tobilota menuju Sagu di bagian utara Pulau Adonara membuka isolasi di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan NTT, Harry Theofilus yang dihubungi secara terpisah mengaku pihaknya sedang melakukan survei lokasi bagi rencana pembangunan pelabuhan feri tersebut. Menurutnya, wilayah Deri di Kecamatan Ile Boleng di bagian selatan Pulau Adonara cukup representatif bagi pembangunan pelabuhan penyeberangan.
“Kemungkinan tahun 2010 baru terealisasi karena kami baru ajukan anggarannya ke departemen dalam tahun ini,” ungkap mantan Kadis Kimpraswil Kota Kupang itu. (ant)

Sejumput Impian Para “Ina” dari Adonara

Oleh Evy Rachmawati

Hampir empat belas tahun lamanya Mariam Bengataka (43) menanti kepulangan suaminya dari merantau ke Malaysia. Tak ada kabar, apalagi kiriman uang dari suaminya. Selama itu pula ia harus membanting tulang untuk menghidupi ketiga anaknya yang masih kecil.

Untuk menghidupi keluarganya, perempuan yang bermukim di Desa Pepageka, Kecamatan Kelubagolit, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, ini sehari-hari membuat kopra. Di sela-sela kesibukan mengasuh anak, ia juga menenun. Dalam sebulan, ia membuat empat sarung tenun seharga Rp 100.000 per lembar, itu belum dikurangi biaya pembelian benang.

Nasib serupa dialami banyak perempuan lain di daerah itu. Halimah Ose (40), misalnya, telah 10 tahun ditinggal suaminya merantau ke Malaysia tanpa kabar. Untuk menghidupi dua anaknya, ia menenun kain sarung tiap hari. ”Saya sudah seperti janda, tidak tahu suami masih hidup atau tidak,” tuturnya lirih.

Rugayah Hamdan (40), warga Kampung Boleng, Adonara, juga berperan sebagai kepala keluarga setelah suaminya berhenti bekerja sebagai nelayan karena lumpuh akibat stroke lima tahun silam. Untuk membiayai pengobatan suaminya dan menghidupi delapan anaknya, ia jadi perajin tenun dan penjual ikan.

Aktivitas menenun dimulainya sejak pukul lima pagi, seusai membersihkan rumah dan memasak. Bila ada perahu datang, ia bergegas ke pantai untuk berebut membeli ikan hasil tangkapan nelayan. Dengan modal Rp 100.000, ia mendapat satu bak ikan teri yang kemudian dijualnya dengan berjalan kaki keliling kampung naik-turun bukit.

Hasil penjualan ikan berkisar Rp 120.000 per hari, belum termasuk ongkos ojek bila harus berjualan ke daerah pegunungan. Jadi, laba bersihnya per hari hanya sekitar Rp 10.000. Kadang ia menjual ikan teri asin ke pasar yang bisa ditukar uang atau hasil kebun. Sepulang dari berjualan ikan, ia kembali menenun dan mengurus rumah tangga.

Kepala keluarga

Beragam kisah pilu dialami para ibu atau biasa disapa ”ina” di Adonara. Ketiadaan peran laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga terhadap keluarga-keluarga miskin merupakan kehancuran secara ekonomi. Banyak ”ina” tidak memiliki rumah dan harus menumpang di rumah kerabat, atau punya rumah tetapi kondisinya tidak layak huni.

Tidak hanya keluarga itu yang langsung jatuh ke dalam jurang kemiskinan, tetapi kemiskinan juga jadi nasib yang harus ditanggung generasi selanjutnya.

Menurut Koordinator Sekretariat Nasional Program Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Nani Zulminarni, anak-anak ditarik dari sekolah lantaran harus bekerja untuk keluarganya atau karena ibu, yang jadi kepala keluarga, tidak mampu membayar biaya sekolah.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, lebih dari 13 persen rumah tangga di Indonesia dikepalai perempuan. Para perempuan itu jadi kepala keluarga tidak hanya karena mereka bercerai atau suami meninggal, tetapi juga lantaran suami merantau tanpa kabar berita, suami cacat, atau orang tua meninggal sehingga harus menanggung adik-adiknya.

Nani menambahkan, nilai sosial dan budaya yang berlaku meminggirkan para perempuan kepala keluarga itu serta mayoritas program pembangunan belum menjangkau mereka. Di Adonara, praktik pemberian mas kawin gading menyebabkan posisi perempuan lemah bahkan kadang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Mereka umumnya berusia 20-60 tahun, buta huruf, dan tak pernah duduk di bangku sekolah dasar. Mereka menghidupi satu sampai enam orang, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata Rp 7.000 per hari.

Pekka

Untuk itu, Program Pekka mulai dikembangkan tahun 2000 didukung dana hibah dari Japan Development Fund melalui Bank Dunia. Program itu merupakan hasil evaluasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang kini dikenal sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan. Dalam evaluasi itu, PPK dinilai belum banyak menyentuh perempuan kepala keluarga sebagai kelompok termiskin.

Program Pekka yang awal terbentuknya didukung Departemen Dalam Negeri dan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan itu mulai dilaksanakan Desember 2001 di empat provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Visi Program Pekka adalah menciptakan tatanan masyarakat sejahtera, adil jender, dan bermartabat. Kini, lokasi program bertambah menjadi 8 provinsi.

Di Nusa Tenggara Timur, Program Pekka dimulai pada tahun 2002. Sejauh ini, program itu dinikmati 1.682 anggota yang tergabung dalam 70 kelompok di 42 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Setelah melalui pendampingan dan pelatihan difasilitasi pendamping lapangan, sejak tahun 2003-2008 mereka telah menerima dana Rp 2,69 miliar untuk usaha ekonomi produktif, pembangunan sarana, perbaikan rumah anggota Pekka, beasiswa dan biaya operasional.

Sampai tahun 2008, Pekka di NTT telah mengelola tujuh lembaga keuangan mikro (LKM) dengan jumlah perputaran modal untuk tiap LKM lebih dari Rp 2 miliar dan jumlah pinjaman tiap kelompok usaha ekonomi produktif berkisar Rp 3 juta sampai ratusan juta rupiah. LKM-LKM Pekka ini juga mengelola dana santunan kematian bagi anggota Pekka sebesar Rp 1 juta per orang dengan iuran Rp 15.000 per bulan.

Usaha berkembang

Perbaikan ekonomi telah dinikmati para anggota Pekka, termasuk di Adonara. Mariam Bengataka, misalnya, setelah bergabung dengan Pekka pada tahun 2002, ia tidak hanya mengandalkan hasil pembuatan kopra dan menenun. Dengan modal pinjaman dari Pekka, ia membuka warung yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok.

Usahanya pun berkembang pesat. Setelah pinjaman lunas, ia berutang lagi untuk membangun rumah yang lebih layak huni. Keberhasilan berwirausaha dan keaktifannya berorganisasi malah menimbulkan ketidaksenangan suaminya yang baru pulang setelah 14 tahun merantau. ”Saya dituduh macam-macam dan sering dipukuli,” ujarnya.

Karena tak tahan dengan perlakuan suaminya, Mariam keluar dari rumah bersama anak-anaknya dan pulang ke rumah orangtuanya. Warung dan rumah hasil jerih payahnya ditempati kerabat suaminya. Uang yang diberi suaminya pun diminta lagi. Meskipun demikian, Mariam optimistis mampu menata kembali ekonomi keluarganya dari nol.

Perbaikan ekonomi juga dirasakan sejumlah anggota Pekka lainnya. Rugayah, misalnya, tidak hanya mampu memperbaiki ekonomi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya, tetapi juga bisa membangun rumah berdinding batako. Tempat tinggal awal yang berdinding anyaman bambu dijadikan dapur dan kamar.

Manfaat dari Pekka yang dinikmati para anggotanya bukan hanya berupa perbaikan ekonomi, melainkan juga peningkatan kapasitas mereka. Melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, para anggota Pekka telah keluar dari buta huruf, memahami situasi politik, kepemimpinan dan hak-hak mereka, punya kepercayaan diri dan keberanian menyuarakan aspirasi mereka.

Meningkatnya pemahaman politik dan kepemimpinan juga dirasakan Petronela Pene (39) yang jadi kepala keluarga setelah suaminya meninggal dunia karena dibunuh. Perempuan petani ini maju dalam pemilihan kepala desa dan terpilih sebagai Kepala Desa Nesa Nula, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur.

Bagi para anggota Pekka, terpilihnya Petronela sebagai kepala desa bukan sekadar kemenangan politik lokal. Kemenangan itu sekaligus pengakuan atas kemampuan dan kemandirian para ”ina” yang jadi kepala keluarga.

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/20/0113498/sejumput.impian.para.ina.dari.adonara

Mencari Kaum Demokrat Sejati

Oleh: Chris Panggabean

”We give no special power to wealth; the poor man’s voice commands equal authority.”

Theseus dalam drama karya Euripides (484 SM-406 SM)

Prinsip one man one vote dalam demokrasi sesungguhnya merefleksikan pengakuan kesetaraan bagi setiap individu dan simbol bahwa kekuasaan berasal dari suara rakyat. Demokratia atau kekuasaan oleh rakyat (rule by the people) tidak lagi semata soal prosedur, tetapi sejauh apa ia menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kekuasaan oleh dan untuk rakyat mengasumsikan adanya kebaikan bagi semua (common good). Dalam tradisi republik, common good tercipta dengan partisipasi warga negara. Korupsi, buta huruf, kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pengangguran, terorisme, kriminalitas adalah kondisi sosial yang berkorelasi negatif dengan kesejahteraan masyarakat. Menghilangkannya sama dengan mewujudkan common good di masyarakat. Common good berbicara mengenai apa yang membuat masyarakat menjadi lebih baik dan demokrasi adalah instrumen pengantarnya.

Kultur politik dengan ciri-ciri ingatan pendek akan masa lalu, penuh permakluman, pragmatis, berpikir mistis dan feodal hanya melahirkan elite dan massa politik yang gampang berselingkuh demi kepuasan sesaat. Jika tidak demikian, mana mungkin figur- figur yang melakukan penyerbuan/kekerasan terhadap markas parpol tertentu serta pembunuhan dan penculikan terhadap para mahasiswa dan aktivis HAM bisa memiliki massa, memimpin partai, dan maju sebagai kandidat- kandidat presiden?

Akibatnya, politisi yang lahir dari kultur politik seperti itu membawa masuk nilai-nilai yang sama ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Akhirnya, korupsi dan manipulasi menjadi sesuatu yang banal dalam lembaga demokrasi kita. Demokrasi hanya akan berjalan lebih efisien dan fokus pada tujuannya jika institusinya dikendalikan oleh individu dengan karakter diri yang sejalan dengan nilai demokrasi. Sementara itu, koherensi dan sekaligus kenaifan demokrasi menjadi arena kontestasi menuju kekuasaan yang terbuka bagi siapa saja, termasuk mereka yang antidemokrasi.

Fasis atau demokrat

Kontra nilai demokrasi adalah fasisme. Jangan bayangkan fasisme hanya ada di Perang Dunia II dalam wujud Hitler atau Mussolini yang seolah amat populis dan prososialisme. Dalam bukunya, Fascism and Democracy in Human Mind (2006), Charny menjelaskan bahwa fasisme yang dimaksud adalah sikap atau predisposisi totaliter dan otoriter. Setiap manusia memiliki bibit tersebut, tetapi ada yang membiarkannya berkembang menjadi karakter dirinya.

Paradigma berpikir fasis cenderung mengarah pada sesuatu yang pasti dan absolut, karenanya ia bersikap intoleran pada ide yang berbeda, menuntut kepatuhan dan menyembah kekuasaan, menempatkan diri superior, siap melakukan kekerasan terhadap mereka yang tidak sekeyakinan, dan akan menyangkal atau mencari pembenaran atas kekerasan yang dilakukan terhadap kemanusiaan.

Demokrasi tidak akan menghasilkan common good di tangan karakter semacam itu. Mereka hanya akan melahirkan aturan- aturan yang menguntungkan diri dan kelompoknya, baik secara ekonomi maupun budaya. Tak peduli jika ekonomi nasional dan keutuhan bangsa menjadi taruhannya. Perda-perda dengan suasana kebatinan agama tertentu yang memicu segregasi bangsa dibiarkan.

Kasus pemilihan kepala daerah (pilkada) atau skandal daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Timur yang menciptakan pemilih- pemilih fiktif demi melanggengkan kekuasaan adalah praktik paling terkini pribadi fasis di Republik ini. Tidak mustahil DPT fiktif pada Pilkada Jatim yang lalu akan diulangi secara lebih masif dan nasional dalam pemilu legislatif April nanti dan pilpres mendatang.

Seorang demokrat seyogianya bukan pemimpin yang maunya cuma dipuja dan dipuji sebagai yang paling berhasil dan tanpa cacat, yang tak rela ada pesaing lain, yang terjangkit sindrom Sin- derela. Sikap seorang demokrat hanya bisa beroperasi dalam diri yang rendah hati, menolak superioritas, selalu menempatkan kesetaraan akan sesama sekalipun berada pada posisi pemimpin. Oleh karena itu, tabiat demokrat lebih dapat diharapkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat luas.

Kaum idiot

Idiot berasal dari bahasa Yunani, idiotes, istilah bagi orang- orang yang hidup dalam dunia privatnya sendiri, tak mau terlibat dalam urusan publik. Adapun dalam bahasa Latin artinya tidak peduli atau tidak mau belajar.

Mungkin kebanyakan dari kita adalah idiot. Beranggapan bahwa semua calon anggota legislatif (caleg) tidak bermutu, terburu- buru memutuskan menjadi golput, atau membiarkan pilihan kita jatuh pada wajah yang sering terlihat saja. Kita terlalu malas untuk melatih intelijensi politik. Padahal, hak suara yang kita miliki saat ini mampu mencegah secara demokratis kandidat yang bertabiat antidemokrasi untuk berkuasa. Pasti ada pribadi-pribadi nonfasis di antara ribuan calon anggota legislatif dan belasan calon presiden yang ada. Mungkin sosok-sosok itu tenggelam oleh para demagog berduit yang balihonya mampu menutupi sebuah gedung.

Ujilah segala sesuatu dari buahnya, takkan buah jeruk dihasilkan dari pohon kenari. Rekam jejak seseorang lebih penting dipakai sebagai patokan. Adakah seorang caleg peduli dengan masalah kesehatan (pengasapan dan pengobatan gratis) bulan-bulan belakangan ini saja atau dari dulu? Akankah kita akan memercayai janji akan mendukung dunia pendidikan dari kandidat yang punya riwayat menculik orang- orang kritis sebagai hasil pendidikan?

Masih ada waktu untuk mencari tahu siapakah yang memiliki rekam jejak sebagai seorang demokrat sejati. Dalam pesta demokrasi kali ini, kita akan ikut bergembira, bukan oleh suguhan dangdut, tetapi karena bangga dan haru menemukan nama-nama berintegritas.

Kita akan datang ke TPS tidak sebagai seorang idiot, lebih dari itu, dalam bilik suara kita akan menemukan minimal dua sosok demokrat: pada kertas suara dan pada diri kita sendiri.

URL Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/21/04210520/mencari.kaum.demokrat.

Chris Panggabean Asisten Peneliti di Universitas Indonesia; Aktif di Lingk

Janji Kampanye dan Kaum Marjinal

Oleh: Tata Mustasya

Di banyak negara berasas demokrasi, kampanye menjadi musim elite politik membuat janji bagi kaum marjinal, di antaranya petani, pedagang pasar, pegawai kecil, dan perempuan.

Ada dua penyebab utama. Pertama, demokrasi dengan one man one vote menempatkan tiap individu dari kaum marjinal sama pentingnya dengan pemilih dari kelas menengah dan elite. Kedua, bahkan untuk pemilih kelas menengah, terdidik, dan elite, keberpihakan kepada kaum marjinal merupakan jualan (selling preposition) yang menarik.

Di negara-negara maju, seperti Eropa, para kandidat selalu menunjukkan keberpihakan kepada sektor pertanian. Untuk publikasi di media, mereka kerap berfoto bersama hewan ternak. Kebijakan proteksionis terhadap sektor pertanian menjadi hal lumrah di negara-negara tersebut, juga di Jepang dan Amerika Serikat (Johnson, 1985, dan Cochrane, 1979).

Kaum marjinal memiliki arti penting dalam proses politik Indonesia. Presiden Soekarno bisa berkuasa selama 21 tahun karena dukungan yang mengakar dan tak tertandingi dari kaum marjinal yang sering dijuluki sebagai Kaum Marhaen. Dalam buku (Warisan) Daripada Soeharto, Presiden Soeharto memiliki rasa percaya diri lebih menghadapi para oposan dan lawan politiknya setelah melihat—dalam kunjungan ke desa-desa di Pulau Jawa—kebijakan pemerintahannya berjalan baik.

Dalam demokrasi langsung, arti penting kaum marjinal makin kentara. Dengan menggunakan proksi tenaga kerja di sektor pertanian, jumlahnya 40-50 juta orang. Kaum miskin berdasarkan garis kemiskinan Badan Pusat Statistik 33-38 juta dan dengan standar penghasilan 2 dollar AS per orang per hari mencapai 100 juta orang. Itulah sebabnya kampanye partai politik dalam Pemilu 2009 mengangkat harga bahan pokok, nasib petani, dan ketahanan pangan sebagai isu utama.

Kaum marjinal di Indonesia memiliki dua karakteristik penting yang memengaruhi perilaku dalam merespons kampanye politik. Pertama, kelompok ini relatif tidak terorganisasi atau terfragmentasi.

Ini berbeda dengan situasi di Amerika Latin di mana kaum marjinal jauh lebih terorganisasi karena jauh lebih besarnya kesenjangan, baik dalam pendapatan maupun kepemilikan aset. Juga, di negara-negara kawasan tersebut, terjadi segregasi etnis yang kentara, misalnya peminggiran suku Indian di Bolivia yang pada akhirnya memunculkan Evo Morales sebagai presiden terpilih.

Kedua, perilaku kaum marjinal terfokus pada pemenuhan kebutuhan ”segera” dan kebutuhan pokok. Itulah sebabnya tema janji kampanye selalu mengangkat redistribusi pendapatan dan aset bagi kaum marjinal melalui aneka kebijakan ”jika terpilih”.

Miskin mandat

Daya tawar kaum marjinal turun drastis tepat setelah kandidat—baik legislatif maupun eksekutif—terpilih. Ini karena one man one vote hanya berlaku dalam pemilu dan tidak berlanjut dalam pengambilan kebijakan. Tingginya biaya transaksi politik antarelite di Indonesia, misalnya karena kerancuan sistem presidensial, membuat kaum marjinal menjadi tak penting, bahkan tereksklusi.

Ini juga didukung oleh kemungkinan salah pilih karena adanya informasi yang tidak simetris antara kaum marjinal dan kandidat. Para kandidat dengan mudah memiliki informasi tentang kaum marjinal, misalnya melalui survei. Sebaliknya, kaum marjinal akan memilih berdasarkan ”citra” kandidat karena itulah satu-satunya indikator penilaian yang ada.

Persoalan lain adalah minimnya insentif bagi kandidat untuk memenuhi janji kampanye. Praktis, hanya bagi presiden terpilih insentif tersebut relatif besar karena pemilih akan mengasosiasikan kualitas kehidupan mereka dengan kinerja presiden. Itu pun ada masalah serius dalam bagaimana mengukur kesuksesan seorang presiden dari perspektif kaum marjinal.

Mantan CEO Ford dan Chrysler Lee Iacocca dalam bukunya, Where Have All the Leaders Gone, menyebutkan, buruknya era pemerintahan Bush salah satunya karena tidak ada target capaian yang jelas.

Di negara berkembang, seperti Indonesia, sulit menagih janji maupun kontrak politik para politisi. Gagasan LSM-LSM menuntut pemerintahan Yudhoyono- Kalla karena tidak mampu memenuhi target pengurangan kemiskinan, miskin mandat dari kaum marjinal itu sendiri. Ini terkait dengan tidak terorganisasinya kaum marjinal sehingga hampir mustahil melakukan aksi kolektif dan terpenuhinya kebutuhan segera mereka melalui aneka program sosial, terutama yang bersifat karitatif.

Jalan keluar dari masalah ini adalah meningkatkan kompetisi antarkandidat dengan tampilnya banyak politisi berkualitas yang tak hanya berkomitmen dan mempunyai visi, tetapi juga memiliki keterampilan menarik pemilih. Dengan persaingan, ada ”kewajiban” bagi para politisi untuk menepati janji kampanye.

Nyatanya, kita tak bisa mendelegitimasi elite politik yang dianggap tidak kompeten, tanpa adanya alternatif pilihan. Bagaimanapun, rakyat harus tetap punya wakil dan negara tetap butuh pemimpin.

URL Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/30/04175744/janji.kampanye.dan.kau

Tata Mustasya Sedang Belajar di University of Turin dan ITC-ILO

Tari Hedung

anak Gema lagi menari Hedung

Anak GEMA

Tombak

me corazon

me and my hert

me corazon

me corzon

dear

art in madiun