Pendidikan Politik Untuk Rakyatkah? Konflik Bupati dan Wakil Bupati Flotim

Pada visi dan misi kabupaten Flores Timur 2005-2010, khususnya point ke-dua pada misi di sebutkan usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabilitas publik, kemitraan dan penegakan hukum, pengelolaan pembangunan, pemerintahan yang bersih dari KKN, bahkan di pertegas lagi bahwa misi ini bermakna “mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menegakkan kewibawaan pemerintah di mata masyarakat” (http://www.florestimurkab.go.id). Namun setelah membaca berita yang di muat Pos Kupang (Koran ini) pada Kamis, 4 September 2008, membuat kita bertanya-tanya, sebuah usaha menegakkan kewibawaan pemerintah-kah ini, sebuah pendidikan politik-kah ini..? bukankah pendidikan politik mengharuskan teladan yang baik dari elite politik, Teladan yang baik akan lahir jika antar elite terdapat konsensus bersama untuk membangun masyarakat bangsa ini dalam koridor pluralitas yang ada.
Jabatan pemimpin (baca: Bupati dan Wakil Bupati) adalah sebuah jabatan yang bersifat politis, yang pada akhirnya bermuara pada proses pengambilan kebijakan. Konflik yang terjadi pada pucuk pimpinan tentunya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil, bila telah terjadi kerenggangan komunikasi antar para pucuk pimpinan, maka dengan sendirinya akan menyebabkan pergeseran tujuan dan visi kepemimpinan, yang telah dibangun sejak awal. Selain itu kerenggangan komunikasi politik antara para pemimpin ini, akan menyebabkan munculnya berbagai macam asumsi di tingkatan masyarakat bawah, yang kemudian bisa saja menjadi bomerang bagi proses pembangunan daerah yang sedang berlangsung. Padahal Flores Timur saat ini sedang membutuhkan sebuah pola pembangunan yang bertumpu pada keterbukaan, serta jauh dari nuansa kebohongan publik.
Walaupun perbedaan pendapat yang terjadi diantara para pemimpin ini adalah hal yang wajar dalam sebuah iklim demokrasi, namun bila tidak segera diminimalisir bukan tidak mungkin akan menjadi bola salju yang akan menghantam para pemimpin itu sendiri, bersama program-program yang telah mereka rancang. Proses minimalisir ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya proses dramatisasi dan perkembangan issue-issue negatif yang merugikan. Menurut Risse salah satu logika yang dipakai dalam komunikasi politik adalah logika argumentasi, logika ini mensyaratkan rasionalitas dan kebenaran data (validitas), selanjutnya logika ini bukanlah sebuah perdebatan yang sekedar untuk mempertahankan eksisitensi, tetapi lebih jauh untuk mencapai sebuah kesepakatan. Sehingga dalam komunikasi politik antar para elite diperlukan itikad baik antara para pemimpin ini, apakah ingin mempertahankan hubungan yang baik dan tetap bersama-sama menjalankan program yang telah dirancang bersama (common program), ataukah tetap ingin mempertahankan ego masing-masing.
dalam lingkungan demokrasi yang berusaha untuk dibangun khsusunya di Flores Timur, sikap para elite politik akan menjadi sebuah contoh dalam pendidikan politik yang berlangsung. Prilaku politik para pemimpin akan menjadi sebuah informasi yang tersimpan dalam memori masyarakat, dan bukan tidak mungkin akan menjadi frame mereka dalam mengartikan dan mendeskripsikan tentang politik, yang tertuang pada sikap hidup dan cara berpikir (way of thinking) . Bila prilaku negatif yang diterima oleh masyarakat, maka tujuan pembangunan budaya politik yang etis tidak akan tercapai, singkatnya para pemimpin perlu berhati-hati dalam mengambil sikap dan prilaku-prilaku politik mereka.
Perseteruan antara Bupati dan Wakil Bupati sudah menjadi konsumsi publik saat ini, telah muncul begitu banyak asumsi dan interpretasi yang tidak valide, bila konflik ini terus berlangsung maka akan timbul sebuah gelombang ketidakpercayaan dalam masyarakat pada duet kepemimpinan ini. Untuk itu sekiranya kedua pemimpin ini perlu segera memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai duduk permasalahan yang sebenarnya, bukan hanya sekedar melakukan sebuah politik pencintraan (politic image) belaka. Ruang-ruang komunikasi politik yang dibangun seyogyanya didasari oleh sebuah keterbukaan dalam semangat kepentingan publik masyarakat Flores Timur seluruhnya, bukan ego individu atau hanya eksistensi sebuah kelompok belaka.
Masyarakat flores timur hari ini membutuhkan sebuah pendidikan politik (politic education) yang jujur dan etis, untuk itu mereka membutuhkan guru dan teladan politik yang baik, Bupati dan wakil Bupati menjadi salah satu sorotan utama mereka, setiap prilaku, pilihan sikap dan, kebijakan yang diambil oleh mereka akan turut menjadi bagian dari sebuah proses pembelajaran politik bagi masyrakat Flores Timur.

Flores… Mana Mahasiswamu..?

Arus globalisasi yang ditunggangi oleh kapitalisme dan NeoLiberalisme telah mengancam umat manusia di seluruh pelosok dunia, siapa yang tak siap akan tergilas, sementara itu nilai-nilai hedonime, individualistik, dan konsumerisme, telah membunuh nilai-nilai kemanusiaan.

Gerakan Mahasiswa

Gerakan Mahasiswa di Indonesia
Dalam sejarah kemerdekaan dan perjuangan bangsa-bangsa, hampir semuanya mencatat bahwa gerakan kaum muda mempunyai andil yang besar, jiwa yang kritis dan bergelora kaum muda telah menciptakan begitu banyak perubahan.

PERS MAHASISWA

PERS MAHASISWA SEBAGAI GERAKAN
Kebebasan pers pasca reformasi telah ditanggapi dengan baik oleh para pemilik modal, beramai-ramai mereka mendirikan penerbitan-penerbitan media massa yang baru, dan akhirnya euforia kebebasan demokrasi menjadi tak terkontrol.

Merdeka

Sekali Merdeka Belum Tentu Terus Merdeka
Oleh: Abner Paulus Raya

Beribu-ribu pahlawan mengorbankan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan, Kongres pemuda Indonesia 1928 diadakan untuk mengajak semua pemuda dari berbagai daerah untuk memikirkan kondisi Indonesia saat itu, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi agar bangsa-bangsa lain tahu bahwa saat ini Indonesia telah menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, singkatnya untuk merebut yang namanya kemerdekaan diperlukan sebuah perjuangan yang panjang, penuh pengorbanan dan tanpa henti.